2017 Industri Farmasi Indonesia tumbuh sekitar 75-80 Triliun

Majunya Industri suatu industri adanya kerjasama swasta dan pemerintah, dan hal ini harus benar-benar disadari oleh keduabelah pihak, baik itu oleh swasta sendiri maupun oleh pemerintah. Jadi inilah kira-kira yang kemudian kita harus pikirkan dan tanpa disadari nilai investasi yang telah dilakukan oleh industri sangat besar untuk menghadapi tahun 2025.

Jakarta -  Pembukaan pameran IPEX yang digelar 1 - 4 November 2017 lalu di JIExpo Kemayoran, dihadiri oleh Ketua Umum PMMC Kendrariadi Suhanda, Ketua Umum GPFI Tirto F Kusnadi, Direktur Eksekutif GPFI Darojatun Sanusi dan beberapa organisasi yang terkait.
Disela pameran IPEX 2017, GPFI dan PMMC menggelar seminar yang bertemakan "Issue Terkini Industri Farmasi, BPJS dan Distribusi Obat", dan dihadiri sekitar 75 peserta dari industri farmasi maupun perusahaan importir bahan baku.

Industri farmasi merupakan industri strategis yang masuk dalam Rencana Induk Prioritas Nasional. Pemerintah telah menyusun Roadmap Industri yang ditargetkan 700 triliun rupiah tahun 2025. "Pada tahun 2017 ini kita diharapkan sales kita bisa mencapai 75 - 80 triliun", tegas Tirto F Kusnadi.

Dengan waktu 8 tahun kita harus tumbuh yang cukup signifikan dan ini asumsi mendapat dukungan dari semua stake holder. Dan hal ini harus disadari oleh industri farmasi dan pemerintah harus saling mendukung demi tercapainya Roadmap 2015 yang disusun oleh pemerintah.

Banyak negara lain yang berlomba-lomba ingin berinvestasi di Indonesia terutama dibidang industri farmasi dan sasaran utamanya adalah program Kesehatan Nasional. Investor asing beranggapan Indonesia merupakan market yang luas dan mempunyai potensi yang sangat baik dibandingkan negara di Asean.


Industri farmasi sebagai industri yang menerapkan 3 aspek: padat teknologi, padat peraturan dan padat modal. Dari ketiga aspek tersebut harus dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia. Industri nasional selalu mengalami kesulitan dalam pengembangan produk dan berkolaborasi dengan industri farmasi lainnya karena terlalu banyak aturan yang diterapkan oleh pemerintah karena kekuatiran terkena Penghentian Kegiatan Sementara (PKS).
"Industri farmasi menyerap tenaga kerja sekitar 2 juta orang yang merupakan tenaga kerja yang lebih terdidik dibandingkan industri lainnya", tutur Tirto F Kusnadi dalam paparan seminar tersebut.

Transformasi industri farmasi Indonesia, dari industri awalnya saat ini impor bahan baku obat, formulasi, manufaktur dan distribusi. "Emang kita pernah dituduh bahwa industri farmasi menghabiskan devisa untuk impor bahan baku, saya terang-terangan berkata tidak", tegas Tirto F Kusnadi.

Seperti Eropa dan Amerika masih melakukan impor bahan baku kecuali yang high-tech mereka masih membuatnya dan negara kita masih belum bisa menerapkan teknologi tersebut. Dalam hal ini kita harus menerapkan R&D, ditambah "C" (Copy) menjadi RC&D tanpa malu-malu untuk bisa melakukan dan hal tersebut juga dilakukan oleh Jepang, India dan negara-negara lain.

Pemerintah Jokowi mengeluarkan Inpres No. 6/2016 merupakan kebahagiaan bagi industri farmasi dan alat kesehatan. Industri farmasi sangat mendukung percepatan perkembangan industri dalam menghasilkan bahan baku sendiri, karena industri farmasi yang bisa memproduksi bahan baku sendiri akan mendapatkan prioritas dalam pengadaan obat program Kesehatan Nasional.

Program Kesehatan Nasional, jumlah obat yang diperlukan sangat besar dan harga obat setiap tahun turun, menjadikan peluang yang lebih besar karena membuka celah permintaan jasa kesehatan langsung lebih banyak tapi jumlah produk yang diminta saat ini sangat besar jumlahnya. Kemudian margin akan turun dan layanan premium tertekan karena prioritasnya adalah layanan efesiensi biaya(kapitasi).

Industri farmasi harus melakukan efesiensi demi kelanjutan hidup usahanya dalam mendukung dan komitmen dalam membantu kesehatan masyarakat.(tph)