AKTUARIA DAN STATISTIK JAMINAN SOSIAL

 

altKonferensi tentang aktuaria dan statistik jaminan sosial diadakan setiap 3 tahun sekali  dan  diselenggarakan  Asosiasi Jaminan Sosial Internasional  International Social Security Association (ISSA)]. ISSA  adalah  lembaga PBB yang berafiliasi dengan ILO yang dibentuk pada tahun 1927 untuk tukar menukar informasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 
 
Status keanggotaannya terdiri dari keanggotaan afiliasi dan keanggotaan asosiasi. Affiliated members of ISSA bersifat kolegial  yang  memiliki hak suara dalam pemililihan Presiden ISSA termasuk memberikan masukan dalam perubahan Konstitusi ISSA, sedangkan Associate members bersifat koneksitas.   
 
Keanggotaan afiliasi adalah  setiap BPJS  yang menyelenggarakan  program jaminan sosial secara langsung sedangkan keanggotaan asosiasi sebagai lembaga-lembaga pemerintah / negara yang  berfungsi sebagai perumus atau pengawas.  Tupoksi ISSA menyampaikan hasil penelitian melalui forum konferensi ini khususnya kepada para anggota baik yang berstatus afiliasi maupun asosiasi. Forum konferensi ini adalah ajang pertemuan  untuk profesi ekonom, aktuaris dan spesialis keuangan untuk memaparkan hasil penelitian sebagai masukan bagi para anggota ISSA. 
 
Konferensi  internasional ISSA ini diikuti para  aktuaris, statistikawan,  spesialis keuangan, ekonom dan BPJS-BPJS sebagai anggota  ISSA.  Dengan konferensi ini diharapkan agar hasil penelitian dari para profesi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial di masa datang.  Berikut  permasalahan  secara umum dalam  penyelenggaraan jaminan sosial di banyak negara khususnya negara berkembang:
a.  rendahnya upah pekerja,
b.  rendahnya iuran jaminan sosial,
c.  rendahnya kepesertaan peserta, 
d.  rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap program wajib jaminan sosial, 
e.  penundaan pembayaran iuran oleh peserta (contribution evasion),
f.  lemahnya penindakan hukum, 
g.  terbatasnya jumlah pengawas jaminan sosial, 
h.  terbatasnya anggaran operasional untuk penindakan hukum.    
i.   ketidak-mampun pelembagaan (building incapacity),
j.  terbatasnya kewenangan badan penyelenggara.