Indonesia peringkat 121 jauh dari negara-negara ASEAN

stres-pekerjaanMudahkah berusaha di Indonesia? bagaimana kinerja Indonesia dibanding negara-negara lain? Survey Doing Business 2011 yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) menempatkan Indonesia di peringkat 121 dari 183 negara, turun dari 115 dari tahun sebelumnya. Peringkat ini masih dibawah negara-negara ASEAN lainnya yakni Singapura (ranking 1), Thailand (19), Malaysia (21), dan Vietnam (78). Indikator yang di survei ada 9 yakni: memulai usaha, menutup usaha, mendaftarkan properti, membayar pajak, melindungi investor, perdagangan lintas batas, perijinan konstruksi, mendapatkan pinjaman, dan pelaksanaan kontrak. Yang menjadi perhatian Survey tersebut adalah DKI Jakarta sebagai barometer dari kemudahan berusaha secara nasional. "Peringkat Indonesia tersebut masih bisa lebih baik lagi", demikian menurut pendapat Gita Wirjawan, Kepala BKPM ketika berkomentar mengenai hal ini. Menurut dia, bila dilakukan perbaikan di DKI Jakarta maka akan berdampak positif ke peringkat Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? jawabannya adalah bahwa DKI Jakarta bisa belajar dari kota-kota lain di Indonesia.

Selain melakukan survei nasional, IFC juga telah melakukan survei subnasional 2010 terhadap kota-kota lain di Indonesia (14 kota termasuk Jakarta) dalam 3 indikator seperti perijinan konstruksi, mendaftarkan properti, maupun memulai usaha. Dapat dilihat bahwa dengan survei sub-nasional ini ke-14 kota di Indonesia dapat dibandingkan peringkatnya dengan sekitar 266 kota di 36 negara lainnya di dunia.

Fondasi perbaikan kemudahan berusaha di tingkat nasional, dengan DKI Jakarta sebagai barometer, sudah cukup lama dilakukan yakni dengan penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 September 2007 No. 112 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, dan penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2008 No. 53 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

Namun demikian, jika mengacu kepada hasil subnasional doing business Indonesia 2010, peringkat Jakarta masih tertinggal dengan kota atau daerah lain. Yogyakarta misalnya, hanya mempunyai 8 prosedur untuk perijinan konstruksi (dibanding Jakarta 14 prosedur) dan ini menempatkan Yogya di peringkat 5 dunia. Contoh lain adalah Makassar yang mempunyai waktu penyelesaian perijinan konstruksi hanya 56 hari (dibanding Jakarta 160 hari) dan ini menempatkan Makassar diperingkat 9. Adapun dalam hal waktu untuk mendaftarkan properti, Manado hanya memerlukan 12 hari (dibanding Jakarta 22 hari) yang setara dengan peringkat 24 dunia. Kemudian Semarang dalam hal biaya untuk perizinan konstruksi hanya membutuhkan 107%,6% dari pendapatan perkapita (dibanding Jakarta 194,8%), menempati peringkat 78 dunia. Untuk Yogyakarta, Palangkaraya dan Surakarta dalam hal prosedur memulai usaha hanya memerlukan 8 prosedur (dibanding Jakarta 9 prosedur), menempatkan mereka pada peringkat 93 dunia. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha diperoleh Yogyakarta dan Bandung dengan hanya 43 hari kerja (dibanding Jakarta 60 hari kerja) yang menempatkan mereka di peringkat 143 dunia. Jadi, masih menurut Gita Wirjawan "...apabila DKI Jakarta belajar dan meniru dari kota-kota tersebut maka ranking Indonesia secara keseluruhan bisa menjadi 104 dari 183 negara. Ini kenaikan yang signifikan" ujarnya.

Jadi jelas lah bahwa, untuk jangka pendek perbaikan nasional doing business, DKI Jakarta tidak perlu membuat perubahan yang terlalu besar tapi cukup hanya meniru dan manjalankan "local best practices" dari kota-kota lain di Indonesia maka perbaikan signifikan sudah bisa dicapai. Permasalahan yang dihadapi di DKI Jakarta terkait juga dengan masih ditangani nya perijinan, khusus nya dalam hal penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), di masing-masing Suku Dinas yang menangani nya dan belum sepenuh nya diproses di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Meski Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah bertekad untuk menyelesaikan perijinan SIUP dan TDP dalam waktu 3 hari namun pelaksanaan nya belum berjalan semestinya. Untuk jangka panjang, diperlukan perubahan dalam Peraturan daerah yang harus dirancang untuk menyempurnakan pelayanan perijinan demi mewujudkan kemudahan berusaha yang semakin baik lagi.

Indonesia Best Practices, IFC's Sub-National Doing Business Survey

 

Indonesia DB 2010

(Indonesia represented by DKI Jakarta)

Indonesia Best Practice

(Sub-National Doing Business)

Indikator

Kinerja

Ranking Global

Kota dengan kinerja terbaik

Kinerja

Ranking Global

Memulai Usaha

Jumlah prosedur

9 prosedur

116

Yogjakarta, Palangkaraya, Surakarta

8 prosedur

93

Jumlah hari

60 hari kerja

158

Yogjakarta, Bandung

43 hari kerja

143

Perizinan Konstruksi

Jumlah prosedur

14 prosedur

47

Yogjakarta

8 prosedur

5

Jumlah hari

160 hari kerja

68

Makassar

56 hari kerja

9

Biaya

194.8% dari pendapatan perkapita

98

Semarang

107.6% dari pendapatan perkapita

78

Pendaftaran Properti

Jumlah hari

22 hari kerja

49

Manado

12 hari kerja

24

Sumber: survei subnasional doing business IFC 2010