Peran Pemerintah: Kreator dan Regulator dalam Inovasi

1222Setiap kali kita memperbicangkan masalah inovasi industri, baik industri secara umum maupun bidang farmasi, kita tidak bisa memungkiri keberadaan salah satu aktor utamanya yang lebih sering bermain di belakang layar tetapi perannya sungguh menentukan. Pemeran tersebut adalah pemerintah yang memiliki wewenang sebagai kreator dan regulator.


Peran pemerintah yang paling terasa tentu saja di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha secara keseluruhan, seperti kebijakan moneter/fiskal, perpajakan, tenaga kerja, atau kemudahan persyaratan pendirian usaha baru, atau kebijakan yang berpengaruh terhadap industri tertentu. Melalui regulasi (atau deregulasi) pemerintah, peta persaingan bisa berubah dalam sekejap. Industri yang sebelumnya kelihatan menarik, bisa tiba-tiba bermasa depan suram; atau industri yang sebelumnya diproteksi tiba-tiba menjadi industri yang menjanjikan potensi persaingan sangat keras. 

Tentunya regulasi atau deregulasi pada tingkatan industri sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya perusahaan dalam melakukan terobosan-terobosan baru pada bidang industri yang digeluti. Regulasi yang dimaksud untuk kepentingan rakyat banyak bisa menjadi penghambat inovasi bila pemerintah tidak sensitif pada impact suatu kebijakan yang akan atau telah dibuatnya.

Di sektor farmasi pun regulasi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah, karena bidang farmasi memiliki dua orientasi yakni bisnis dan sosial. Contoh yang paling hangat saat ini adalah kebijakan pemerintah soal penetapan harga obat generik. Penetapan harga obat generik yang dilakukan tanpa melibatkan industri farmasi tersebut tentu tidak bisa begitu saja diterapkan. 

Banyak industri mengeluh harga obat generik yang ditetapkan pemerintah jauh dibawah biaya produksi. Akibatnya banyak industri yang tak mampu memproduksi obat yang biasanya dibuat, lantaran margin profit-nya sudah tipis.Tentunya saat ini beberapa jenis obat generik sudah mulai tidak nampak hadir dipasaran.

Peran pemerintah sebagai kreator dapat diambil contoh yakni memberi dukungan pada kegiatan penelitian suatu produk baru untuk mengatasi penyakit menular di Indonesia, membantu industri farmasi khususnya Industri kecil agar lebih mandiri dan mampu mengupgrade industrinya menyongsong Pasar Bebas ASEAN, atau menciptakan persaingan yang sehat melalui perpajakan, bea masuk dan regulasi lainnya.

Pemerintah sebagai regulator meliputi Introduction of New Products, Pricing of Drugs, Trade in Ethical Pharmaceutical Drugs, Patent & Trademarks, Manufacturing Process & facilities, Marketing Implication, Efficient of Cost Regulation.

Melihat kedua peran tersebut, secara sederhana kita memang bisa mengatakan, bahwa sikap dan peran pemerintah tentunya memiliki potensi untuk mendukung inovasi adalah sumbangannya dalam menciptakan positive externalities melalui penyaluran dana untuk pendidikan atau riset. Dana tersebut bisa diibaratkan investasi jangka panjang yang bukan saja akan dinikmati lembaga penerima dana. Namun manakala hasil risetnya dapat dikembangkan menjadi produk yang sama sekali baru, jelas masyarakat akan dapat memetik manfaatnya, karena itu disebut positive externalities.

Dalam konteks inovasi ini, peran pemerintah memang sulit digantikan pemain lain karena pemerintah relatif bisa berpikiran jangka panjang dibanding perusahaan yang selalu mendapat tekanan untuk menghasilkan keuntungan secepatnya. Karena jarak pandang pemerintah yang relatif jauh tersebut, riset-riset yang memerlukan waktu lama tentunya sangat membutuhkan sumbangan dana dari pemerintah. Dukungan kuat pemerintah juga dibutuhkan dalam pembentukan kluster industri yang sangat berperan dalam mempercepat inovasi sebuah industri.

Dalam menjalankan kedua peran tersebut, pemerintah yang terdiri dari ’orang-orang biasa’, tentu saja lebih cenderung bisa dan sering melakukan kesalahan. Tidak jarang, meski dilandasi niat baik, kebijakan pemerintah tersebut melahirkan dampak negatif yang tidak diramalkan sebelumnya. Kadang, efek positif yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Misalnya, setelah deregulasi diberikan untuk memacu kompetisi, tetap tidak ada perusahaan baru yang bersedia masuk. Kasus seperti ini umumnya terjadi karena pemerintah hanya berfokus pada penghilangan legal barriers tanpa memperhatikan adanya halangan lain seperti hambatan dari sisi teknologi atau ekonomis dan dampak buruk yang bisa terjadi dibelakangnya.

Harus diakui, kebijakan pemerintah memberikan dampak yang berbeda kepada masing-masing pelaku dalam bisnis. Ancaman buat pemain yang satu bisa jadi merupakan peluang bagi pemain lainnya. Saat ini, bila Anda adalah pemilik usaha, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengantisipasi permainan yang dilakukan ’aktor kuat’ ini? Tidak mudah, tentunya. Tetapi bukan berarti Anda tidak berdaya sama sekali dan hanya bisa berteriak agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan Anda.

Bagi perusahaan, langkah pertama tentu saja melakukan pemantauan terus menerus. Penting untuk di cermati, bahwa jarang sekali ada kebijakan yang dikeluarkan secara mendadak tanpa adanya sinyal-sinyal atau berita-berita yang mendahuluinya. Sebelum sebuah peraturan disahkan menjadi UU, pihak pemerintah akan mengeluarkan RUU terlebih dahulu. Perusahaan yang proaktif tentu akan mencurahkan waktu dan energi untuk mempelajari dampak RUU tersebut terhadap dirinya di masa depan. 

Selain itu, biasanya terdapat tren yang bisa diamati. Belakangan ini, misalnya, yang mencuat adalah tren deregulasi. Perusahaan yang masih memegang kekuasaan monopoli tentunya sudah bisa bersiap-siap mulai sekarang. Globalisasi juga membuat pemerintah perlahan-lahan harus membuka pasar
domestiknya dan kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut pasti akan dikeluarkan satu demi satu.

Gencarnya pemerintah mengharapkan penerimaan dari sisi pajak adalah satu tren kuat lainnya. Tren lainnya adalah peran pemerintah yang semakin menonjol dalam isu pemeliharaan lingkungan. Tren-tren seperti itu seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh dan dimasukkan dalam perencanaan strategis jangka menengah atau jangka panjang perusahaan. Tentunya, perusahaan-perusahaan juga bisa berusaha melakukan pendekatan melalui asosiasi-asosiasi dagang untuk berusaha mempengaruhi pemerintah, selama lobi-lobi tersebut masih berpijak pada jalur hukum dan etika yang berlaku.

Bagi perusahaan yang harus mengalami nasib buruk karena dikeluarkannya peraturan pemerintah, pemerintah sering dijadikan kambing hitam. Tetapi sebagaimana halnya kunci sukses lainnya, menyalahkan pihak lain bukanlah tindakan yang bijaksana. Kekuasaan dan kekuatan perusahaan dalam menghadapi pemerintah memang relatif tidak berimbang, tetapi bukannya berarti perusahaan tidak bisa mempersiapkan diri dari awal. Dengan melakukan inovasi terus menerus yang memuaskan konsumen, dalam situasi apapun, perusahaan akan tetap memiliki pijakan kuat untuk tetap hidup dan berkembang.

Melalui cara-cara yang inovatif, perusahaan juga bisa berkreasi dari batasan-batasan peraturan yang ada tanpa harus melanggar hukum. Sedangkan bagi pemerintah, pengeluaran kebijakan-kebijakan yang mendorong inovasi sangat dibutuhkan. Tanpa peningkatan inovasi, daya saing bangsa ini akan semakin lemah dan tertinggal jauh.

(PHARMA MAGAZINE)