Selisih Rp92,2 miliar, BPJS Watch curigai Laporan Keuangan Jamsostek

altKoordinator BPJS Watch Indra Munaswar mengatakan, bila dibandingkan antara Laporan Keuangan 2010 dan Buku Laporan Tahunan Jamsostek 2010 Transparency for Trust Building, ada keganjilan dari segi nominal maupun jumlah aset yang dilaporkan oleh PT Jamsostek dalam dua laporan tersebut, yang seharusnya menunjukkan jumlah nominal yang sama.

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Watch (BPJS Watch) mencurigai laporan keuangan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tahun 2012. Ada selisih Rp92,2 miliar yang patut dipertanyakan.

Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar mengatakan, bila dibandingkan antara Laporan Keuangan 2010 dan Buku Laporan Tahunan Jamsostek 2010 Transparency for Trust Building, ada keganjilan dari segi nominal maupun jumlah aset yang dilaporkan oleh PT Jamsostek dalam dua laporan tersebut, yang seharusnya menunjukkan jumlah nominal yang sama.

Dalam Laporan Tahunan 2010, total aset (modal + kewajiban) sebesar Rp102,7 triliun, sedangkan dalam Buku Laporan Tahunan 2010, Rp102,6 triliun. Dengan demikian terdapat selisih nominal yang cukup besar, yakni sebesar Rp92,2 miliar rupiah.

"Adanya perbedaan data di kedua laporan tersebut menimbulkan kecurigaan, yang kami nilai bukan sekadar salah cetak semata melainkan menunjukkan buruknya manajemen pencatatan pengelolaan keuangan PT Jamsostek; dan menimbulkan spekulasi yang mengkhawatirkan akan adanya upaya dari Manajemen PT Jamsostek untuk memanipulasi hasil laporan keuangan," kata Indra, melalui rilis, Rabu (18/7).

Indra menjelaskan, perbedaan data tersebut juga menimbulkan akibat hukum yakni hilangnya hak stakeholders (pemangku kepentingan) untuk mendapatkan kepastian hasil laporan keuangan pengelolaan PT Jamsostek.
"Ketidakpastian laporan keuangan PT Jamsostek secara nyata telah merugikan buruh sebagai stakeholders utama, yang mana secara jelas setiap bulan upahnya dipotong untuk membayar program Jamsostek. Kejadian ini menunjukkan bahwa kredibilitas PT Jamsostek dalam melaporkan laporan keuangan patut dipertanyakan dan dicurigai keabsahannya," kata Indra.

BPJS watch juga menemukan dugaan adanya upaya dari Jamsostek untuk menutupi cash flow yang masuk dan keluar, dengan tidak mencantumkan secara detail laporan keuangan yang dipublikasikan. Contoh, di Laporan keuangan tahun 2011 disebutkan Pinjaman Kemitraan Program Bina Lingkungan sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp260.612 (dalam juta rupiah), namun dalam pos aset tidak terdapat jumlah pinjaman tersebut, PT Jamsostek juga tidak mencantumkan berapa nilai bunga hasil pinjaman dalam pos pendapatan.

"Apabila hal ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan ada uang buruh yang hilang atau disalahgunakan oleh manajemen PT Jamsostek."

Hal ini mengkhawatirkan, mengingat PT Jamsostek akan segera beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015. "Jika model penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan masih seperti ini bukan tidak mungkin akan banyak peserta yang dirugikan. Mengingat jumlah besaran aset yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan akan mencapai ratusan triliun rupiah dengan menyelenggarakan program Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun."