Siaran Pers Penerapan Notifikasi Kosmetika Online

kosmetikHarmonisasi ASEAN di bidang kosmetika di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2011 melalui sistem notifikasi. Untuk mengawal penerapan notifikasi kosmetika tersebut, telah dikeluarkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan beberapa peraturan teknis lainnya.

Notifikasi kosmetika kepada Badan POM dilakukan dengan tata cara tertentu dan harus memenuhi persyaratan yang telah terharmonisasi di ASEAN. Notifikasi harus dilakukan oleh pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap kosmetika tersebut sebelum diproduksi dan/atau diedarkan. Pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap keamanan, mutu dan klim manfaat kosmetika yang dinotifikasi. Sistem notifikasi kosmetika di Indonesia dilakukan secara online, dan Indonesia termasuk salah satu negara diantara 3 negara anggota ASEAN yang menerapkan sistem notifikasi online.

Penerapan notifikasi online dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mempercepat akses konsumen terhadap produk, mempermudah proses permohonan notifikasi karena dapat dilakukan dari seluruh Indonesia, meminimalkan kontak langsung antara pemohon dengan petugas Badan POM, dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas Badan POM. Selain itu, pengajuan notifikasi kosmetika online dapat dilakukan secara mandiri, sehingga lebih bertanggung jawab dan lebih terjamin kerahasiaan datanya.

Berdasarkan data Badan POM, kosmetika yang telah ternotifikasi selama 2 bulan terakhir, dari 1 Januari 2011 hingga 25 Februari 2011, sejumlah 5151 kosmetika. Apabila dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya notifikasi online, dalam 2 bulan pada tahun 2010 kosmetika yang teregistrasi berjumlah 1600. Hal ini menunjukkan bahwa sistem notifikasi online terbukti mampu mempercepat pelayanan publik lebih dari 3 kali lipat dan mempercepat akses produk sampai ke peredaran. Peluang ini dapat dan harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha termasuk UKM untuk meningkatkan daya saing bagi produk kosmetika Indonesia di pasar nasional, regional dan bahkan global.

Dalam sistem notifikasi kosmetika online ini, pemohon dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM. Besarnya biaya notifikasi tergantung dari kategori kosmetika, yaitu Rp. 400.000,- untuk kosmetika rias dan Rp. 500.000,- untuk kosmetika perawatan. Sistem pembayaran biaya notifikasi tersebut dilakukan secara langsung oleh pemohon ke kas negara melalui bank yang telah ditunjuk.

Dalam pelaksanaan notifikasi online, masih ditemukan adanya kendala antara lain dalam hal penggunaan aplikasi online dan pemahaman tata cara notifikasi. Selain itu, masih ditemukan adanya keterbatasan fungsi dalam sistem notifikasi, misalnya keterbatasan bandwith dan pengembangan sistem penapisan bahan baku.

Sekaitan dengan hal tersebut, upaya dalam mengawal sistem notifikasi online harus dilakukan secara terus menerus oleh Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya antara lain melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama UKM dan stakeholder terkait, pelatihan dan konsultasi (coaching clinic) tentang tata cara pengajuan notifikasi, meningkatkan dialog dengan asosiasi dan stakeholder lainnya. Disamping itu dilakukan peningkatan dan perbaikan sistem notifikasi online secara berkelanjutan.

Kepada pelaku usaha hendaknya memahami dan selalu mematuhi peraturan serta meningkatkan profesionalisme agar dapat melakukan pengajuan notifikasi secara mandiri untuk menghindari adanya intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepada masyarakat konsumen hendaknya dapat melindungi dirinya sendiri dengan cara c ermat dalam me milih dan membeli kosmetika sesuai kebutuhan, cermat dalam menggunakan kosmetika dan cermat membaca informasi yang tercantum pada label/kemasan kosmetika.

Untuk melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan termasuk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan, Badan POM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan mempunyai komitmen, serta secara terus menerus dan konsisten melakukan pengawasan secara komprehensif.

Dihimbau kepada masyarakat, apabila menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penerapan notifikasi kosmetika agar menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di nomor telepon 021-4263333 dan 021-32199000 atau email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau Layanan Informasi Konsumen diseluruh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Jakarta, 4 Maret 2011
Biro Hukum dan Humas Badan POM RI.

Contact Person
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan POM RI
Email : hukmas@ pom.go.id,