Sistem Kesehatan Nasional

biantoroTujuan sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.


Seharusnya kebijakan pro poor yang terkait bidang pengadaan obat dipersiapkan sebuah guidance yang jelas sehingga implementasinya tidak memunculkan kecurigaan kepada industri farmasi. Misalnya, jika memang pemerintah merasa kesulitan menangani pembiayaan public health, sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Untuk itu perlu ada ketegasan dari pemerintah apakah pembiayaan sektor publik ditangani oleh pemerintah atau swasta seperti halnya di Amerika.

Segala permasalahan yang terjadi di bidang farmasi seharusnya dilihat dari berbagai sisi dengan cara yang proporsional, sehingga pemerintah dan masyarakat tidak lagi terjebak dalam suatu anggapan bahwa industri farmasi hanya mencari keuntungan semata.

Oleh karena anggapan yang tidak benar itu berdampak pada kebijakan yang memberi tekanan terhadap usaha/industri farmasi.

"Bila anggapan ini tidak berubah, maka ke depan banyak sekali industri tidak bisa lagi hidup dan kesulitan memberi layanan pengadaan obat dengan baik bagi masyarakat," kata DR. W. Biantoro Wanandi saat diwawancara bee-health mengenai peran industri farmasi terhadap kesehatan bangsa.

Pendidikan dan Karir

DR. W. Biantoro Wanandi lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 30 Januari 1939. Tingkat pendidikan tertinggi yang dicapainya adalah S3 dari Eidgenoesissche Technische Hochschule (ETH), Zurich, Swiss tahun 1969.

Karirnya dimulai dengan bekerja di industri farmasi Ciba-Geigy Ltd. Di Basel, Swiss. Pada tahun 1972, perusahaan mengirimnya ke Indonesia untuk membantu pembangunan pabrik farmasi PT. Ciba-Geigy Pharma Indonesia.

Di Indonesia, ia mengepalai proyek uji klinis pengobatan TBC menggunakan obat paten Ciba-Geigy "Rimactane" (Rifampicin) bekerjasama dengan Dpartemen Kesehatan RI, WHO dan BMRC. Pengalaman dan hubungan yang dijalinnya membawa dirinya mengenal dunia pelayanan kesehatan lebih baik, yang akhirnya membuat ia bergabung di WHO, Geneva atas prakarsa Prof. Dr. Sulianti Saroso.

Jabatan strategis yang dipegang saat di WHO adalah sebagai Chief, Drug Policies and Management. Ia diminta oleh Menkes saat itu Dr. Suwardjono Suryaningrat dan Dirjen POM DR. Midian Sirait untuk membantu menyusun Kebijakan Obat Nasional di tahun 1982. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1983, ia membantu membangun bisnis keluarga (Gemala Grup). Pada tahun 1984, ia diangkat menjadi Penasehat Menteri Kesehatan di bidang farmasi.

DR. Biantoro kemudian mengembangkan usaha di bidang farmasi antara lain bekerjasama dengan pihak Sandoz Ltd. Dan Biochemie mendirikan pabrik bahan baku obat Ampicillin dan Amoxicillin.

Bersama Hamadi Wijaya yang dikenalnya semenjak di Swiss, ia membeli saham PT. Combiphar. Ia menjadi patner lokal dari Glaxo Ltd. Inggris untuk mendirikan pabrik farmasi di Indonesia.

Ia juga mendirikan PT. Anugerah Pharmindo Lestari (APL), Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang kini merupakan salah satu PBF papan atas Indonesia. Selanjutnya ia juga menjadi patner lokal di PT. Sterling Indonesia, PT. Otsuka Indonesia, PT. Widatra Bhakti, PT. Tigaka Distrindo Perkasa, PT. Sakatama dan lain-lain.

DR. Biantoro pernah menjadi ketua PPI Swiss, Ketua Dewan Penasehat GP Farmasi Indonesia, Member of The Expert Committee of WHO, Geneva, Switzerland, Chairman of Indonesian-Swiss Business Council, Member of Asia-Europe Business Forum (ASEM).

Prestasi yang baik di dunia usaha membuat ia terpilih sebagai 10 Best CEO versi majalah Swa di tahun 2003. Kemudian juga mendapat penghargaan dari International Award for Business Leadership & Prestige dari Trade Leader's Club. Ia juga diangkat sebagai Member of The Board of Advisors dari International Who's Who Historical Society, Wahington DC, USA. (bun)