Tindakan Haram BISA TIMBUL DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA OBAT

Jakarta - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) meminta kewajiban sertifikasi halal tidak mandatory untuk produk farmasi. Industri farmasi sendiri menghendaki sifatnya voluntary karena sertifikasi halal merupakan sebuah pilihan agar tidak memberatkan.
 
Dalam acara Aktual Forum, "Membedah RUU Jaminan Produk Halal dan Dampaknya bagi Industri," akhir tahun lalu, Direktur Eksekutif GPFI bapak Darojatun Sanusi, mengatakan, UU Jaminan Produk Halal nantinya tidak tepat jika harus dikenakan kepada produk farmasi.
 
“Produk farmasi berbeda dengan makanan serta minuman karena sudah melalui proses registrasi yang cukup ketat,” tegas beliau.
 
Beliau menegaskan, setiap produk farmasi harus memenuhi tiga kriteria yaitu keamanan, kasiat, dan kualitas. Seluruh syarat itu telah dipenuhi industri farmasi dan awasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 
Mayoritas produk farmasi tidak akan menggunakan bahan yang tidak halal karena akan merugikan bagi kalangan perusahaan sendiri, menurut bapak Darojatun Sanusi. Keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal juga jumlahnya sangat sedikit dan digunakan dalam kondisi darurat saja.
 
Tutur beliau, bahwa isu terkait keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal atau berbahaya perlu dihentikan.
 
Beliau menegaskan bahwa menjelang pelaksanaan BPJS pemerintah perlu mendorong ketersediaan obat di dalam negeri dan setiap saat bisa dibeli masyarakat.
 
Selain itu, bapak Hasbullah Tabrani juga merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 113, yang kurang lebih sebagian isinya mengatakan bahwa bila dalam keadaan terpaksa dan bukan keinginannya dan tidak dikonsumsi berlebihan, seseorang harus mengonsumsi makanan atau minuman haram, maka (itu) tidak menjadi masalah.
 
"Dan minum obat adalah situasi yang terpaksa, karena dia sakit. Dan buat saya itu tidak menjadi masalah," terang beliau. (tph/dbs)