- Thomas R HarSono - Capai Standarisasi Bahan Baku Obat Lewat Asosiasi

Jakarta, PMMC News - Dunia farmasi tanah air, terutama distribusi bahan baku obat sedang berkembang pesat. Di balik itu, tetap dibutuhkan standarisasi untuk bahan baku berkualitas sesuai yang dibutuhkan  konsumen.
Hal ini disampaikan ketua komite bahan baku obat, Thomas Ricky Harsono. Sebagai ketua, Thomas mengaku sangat ingin asosiasi yang dipimpinnya bisa menjangkau perusahaan bahan baku obat lainnya untuk bergabung bersama dan menjalankan standarisasi bersama di dunia farmasi.

“Kami ingin menjangkau PBF bahan baku obat yang selama ini mungkin belum aktif atau belum aware. Maksudnya aware itu mungkin belum tahu atau belum mau bergabung dengan GP Farmasi Indonesia, sehingga untuk kami bisa melakukan sosialisasi dan pembinaan. Karena mengingat negara kita sedang banyak regulasi dan tuntutan,” ujar Thomas di sela menghadiri pembukaan pameran niaga bahan baku obat Convention on Pharmaceutical Ingredients South East Asia (CPhl SEA) 2017 di JiExpo Kemayoran, kemarin.
Untuk menghadapi berbagai tuntutan dan regulasi dalam negeri, perusahaan harus bisa memahami dan menjalankan secara utuh. Hanya saja, tutur Thomas, belum semuanya mengetahui karena kurang mendapat sosialisasi. Karena itulah pentingnya komite untuk berbagi dan bersosialisasi.
Saat ini, dia mengatakan, baru ada sekitar 40 perusahaan yang tergabung dalam komite tersebut. “Jadi untuk kelangsung dari bisnis ke depannya ya harus dibina. Bagaimanan mau dibina kalau tidak tahu aturan atau tidak mau tahu aturannya. Kami juga di komite bahan baku berharap mereka juga lebih aktif lagi menyuarakan apa yang menjadi kesulitan mereka,” tambah ketua komite bahan baku obat yang kerap disapa Thomas tersebut.
Salah satu yang juga menjadi fokus komite bahan baku obat adalah importasi. Thomas berharap komite bisa menjembatani proses importasi yang melibatkan banyak pihak bisa dijalankan dengan lebih mudah dan cepat.
Selama ini importasi bahan baku memang melibatkan banyak pihak. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kemendag, Kemenperin, bea cukai sampai BKPM.
Dengan begitu perusahaan bisa mendapatkan Authorized Economic Operator (AEO).  “AEO itu prioritas teratas. Jadi sertifikasi paling tinggi di Indonesia. Kami juga ingin membantu rekan-rekan di asosiasi untuk mari kita pelajarilah, at least supaya juga nanti cost-nya lebih murah dan bahan-bahan yang akan kita impor juga akan lebih kompetitif. Biaya importasi juga jadi lebih murah,” jelasnya.
Semua perusahaan dipastikan harus bisa menyelaraskan semua regulasi baik dari distribusi dan produksi karena saling berkaitan. “Ini menjadi permasalahan bersama di asosiasi. Asosiasi perjuangkan supaya kita semua mau belajar dan mau upgrade. Dibantu. Kami akan menjembatani ke BPOM sebagai regulator, untuk mencari tahu bagaiamana caranya supaya CDOB, mendapatkan seritifkasi itu. Mungkin melalui seminar, sosialisasi dan komunikasi. Itu program saya,” tegas Tom.
Dengan masuk komite, masalah-masalah yang dihadapi perusahaan bahan baku bisa didata.  Apalagi, ada perusahaan yang masih mengalami kesulitan untuk gudang yang sesuai standar. Terkait hubungan dengan pemerintah, Thomas berharap komite diikutkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru. Termasuk salah satunya soal kehalalan produk dan bahan bakunya.
Program jangka panjang komite bahan baku obat, diharapkan ada supplier yang berinvestasi di Indonesia. Bisa melalui pembangunan pabrik maupun research and development (R&D). Dengan begitu, ilmuwan Indonesia dan talent dari dalam negeri bisa dilibatkan.
“Kalau research and development  ilmuwannya di sini, kalau mau cari talent gak usah jauh-jauh. Soal pabrik dan sebagainya itu tergantung kebijakan pemerintah lagi, kemudahan-kemudahan berbisnis kan banyak aspek,” pungkas Thomas. (ntl/tph)