Penuntutan Upah Buruh Jangan Bikin Investor Takut

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan aksi demonstrasi penuntutan kenaikan upah buruh jangan sampai membuat investor takut.
“Saya kira kita harus patuh kepada dewan pengupahan. Kalau dewan pengupahan sudah menentukan, gubernur sebaiknya mengikuti. Kita tentu ingin para buruh sejahtera,” ujar Hatta di Jakarta, Sabtu (2/11). 
 
Namun Hatta mengatakan agar dipikirkan juga kalau aksi mogok dan demonstrasi tersebut merugikan dunia usaha. “Apalagi ada pemogokan ada sweeping, saya lihat ada yg dibacok. Itu akan menakutkan bagi investor. Kalau investor takut datang ke Indonesia, kita akan dipunish, ekonomi kita akan runtuh,” lanjutnya.
 
Hatta mengajak semua pihak untuk menahan diri. “Lakukan demonstrasi secara baik, tidak melakukan sweeping, tidak memaksa, yang tidak mau demo, silahkan jangan dipaksa,” ujarnya.
 
Lebih lanjut Hatta mengatakan aksi mogok kerja akan sangat merugikan secara materi maupun non materi. “Kalau ada hari mogok coba berapa miliar kerugian, belum lagi nama baik Indonesia yang kita bangun dengan susah payah, tidak gampang membangun citra Indonesia sebagai citra negara tujuan investasi.”
 
Hatta juga memberikan komentar tentang undang-undang pengupahan. “Kan kita sudah punya undang-undang. Inpres nomor 9 hanya mengatakan bahwa pemerintah daerah, gubernur, ataupun bupati mengikuti apa yg ditentukan dewan pengupahan,” ujarnya.
 
Menurutnya dalam undang-undang sudah diatur tiga indikator penentuan upah minimum yaitu standar KHL, produktivitas kerja, dan kondisi perekonomian. Produktivitas juga harus diukur dan tidak membandingkan upah di Indonesia dengan negara tertentu yang lebih tinggi. “Persatuan kerja mereka juga berbeda. Oleh karena itu, secara jujur kita juga mengatakan, kita haru berani mengukur produktivitas, kita berani mengukur keadaaan ekonomi, inflasi, dan sebagainya,” lanjutnya.
 
Kemudian terkait Inpres nomor 9, Hatta mengatakan bahwa Inpres tersebut sebagai panduan para gubernur untuk berpegang pada dewan pengupahan. Dewan pengupahan melihat dari KHL, kemudian produktivitas dan ekonomi. “Kalau ada kesepakatan dunia usah dan pekerja, ngapain ribut-ribut. Negeri perlu tenang, rakyat tenang, gak ada perusahaan yang mau sengsarakan pekerjanya. Demikian juga pekerja menahan diri jangan sampai tutup perusahaannya.” (Iqbal Musyaffa)