Surat Penolakan Dektrometorfan dan Karisoprodol

Jakarta - GP Farmasi Indonesia membuat surat penolakan pencabutan ijin edar Dektrometorfan dan Karisoprodol yang dilayangkan kepada Kepala BPOM. Awal Agustus 2013 pengurus GP Farmasi, PMMC dan IPMG mendatangi kantor BPOM dan ditemui oleh Deputi I BPOM Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid dan jajarannya di gedung utama lantai dua.
Dari pengurus GP Farmasi yang hadir yaitu Ketua Umum GP Farmasi Indonesia bapak Johannes  Setijono, bapak Darojatun Sanusi, bapak Tirto Kusnadi, bapak Kendrariadi Ketua Umum PMMC bapak Vincent S,  bapak Parulian Simanjuntak Direktur Eksekutif IPMG dan beberapa anggota pengurus lainnya. 
Deputi I BPOM Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid yang didampingi oleh beberapa pejabat BPOM dan stafnya, membuka pertemuan dengan pengurus GP Farmasi Indonesia, PMMC, IPMG dan beberapa Owner industri farmasi. 
Surat yang dilayangkan oleh GP Farmasi Indonesia mengenai penolakan pencabutan ijin edar Dektrometorfan dan Karisoprodol dibahas dalam pertemuan ini. 
Dalam beberapa diskusi tersebut ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada pengurus GP Farmasi Indonesia, PMMC, IPMG dan owner Industri.
 
Dalam permasalahaan ini ada beberapa pihak dari distributor bahan baku dan apotek yang melakukan kegiatan yang ilegal. Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh distributor bahan baku itu diluar jalur dari NSW, sehingga BPOM sulit untuk menelusuri jalur tersebut. Apotek panel merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada salah satu apotek yang mempunyai afiliasi dengan peredaran obat ilegal tersebut, dan lokasi apotek tersebut berlokasi di daerah kawasan elit di kebayoran blok M Jakarta Selatan. 
Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh GP Farmasi Indonesia, salah satunya  mengenai Investasi besar untuk menerapkan CPOB dan CPOB terkini. Karena CPOB merupakan salah satu persyaratan untuk bisa memproduksi produk secara massal yang diberikan oleh BPOM. Sebetulnya CPOB berlaku bukan untuk produk  tetapi untuk facility produksi di industri farmasi. 
"Seharusnya investasi tersebut tidak dikaitkan dengan penyalahgunaan " menurut Deputi I BPOM Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid. Di dalam persyaratan untuk mendapatkan CPOB apabila ditemukan penyimpangan maka BPOM berhak melakukan pembekuan industri tersebut.
Nomor ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan milik BPOM bukan milik dari industri farmasi, industri hanya dipinjamkan nomor ijin edar oleh BPOM. Apabila terjadi penyimpangan, makan BPOM berhak untuk mengambil kembali nomor ijin edar tersebut. 
Perlu dipertimbangkan Industri Farmasi yang sudah bersudah payah menerapkan CPOB  dan CPOB terkini, nilai investasi yang besar. CPOB merupakan salah satu persyaratan untuk bisa memproduksi obat secara masal yang diberikan oleh BPOM kepada industri farmasi. Sebetulnya CPOB berlaku bukan untuk produk tetapi untuk fasilitas, dan tablet bukan hanya dektro dan karisopordol. 
Belum tersedianya antitusif tunggal pengganti dekstrometorfan harus bisa dicari pengganti, namun batuk itu perlu dipelajari oleh seorang farmasis. "Batuk itu perlu dicari penyebabnya karena batuk mekanisme dari tubuh bukan penyakit, kalau batuk itu non-spesifik barangkali karena alergi maka alerginya harus disembuhkan kalau batuknya karena infeksi berarti infeksinya yang harus disembuhkan" tutur Deputi I BPOM Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid.
BPOM merupakan Badan Pengawas Obat-obatan, maka pemberitahuan kepada industri farmasi tidak bisa lama. BPOM masih membuka pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dari pengurus GP Farmasi Indonesia, PMMC, IPMG dan pemilik industri dalam pertemuan tersebut. 
Ketua Umum GP Farmasi Indonesia bapak Johannes Setijono memberikan kesempatan kepada pengurus GP Farmasi Indonesia dan anggotanya untuk menyampaikan pertanyaan  dan penjelasan yang lebih dari Deputi I BPOM Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid. " Penting sekali kami ingin menyatakan bahwa kami memang sangat menghargai kesempatan ini bagi anggota-anggota kami yang ingin menyakan dan mendapat kejelasan lebih dari pertemuan ini" tutur Ketua Umum GP Farmasi Indonesia kepada anggota-angotanya. 
Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia bapak Darojatun Sanusi sebagai moderator dari  anggota-anggota GP Farmasi Indonesia menuturkan, "Teman-teman ini ingin menyampaikan beberapa konsep  apakah kesempatan ini atau kesempatan lain ada semacam penyelesaian dengan cara persaudaraan untuk mencari pengganti dekstro". 
 
"Jadi semalam kami menemukan kasus produksi besar-besaran sebagai batch non GMP, dimulai dari supplier bahan baku ilegal ada di Indonesia, kami sedang menginvestigasi, sampai kita bisa harus bisa pegang si supplier ilegal, karena mereka yang mensupplai itu semua  zat aktif juga, ternyata setelah kita hubung-hubungkan temuan kita juga ternyata mereka diluar jalur dari NSW, yang semua lewat NSW bisa kita pantau." tutur Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt., M.Epid.
 
Mengawali pertanyaan yang diberikan oleh salah satu direksi Actavis Indonesia bapak Andreas Halim kepada Deputi I BPOM Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid, menuturkan " Negara-negara Asean katakanlah di Thailand dan Filipina kemudian negara-negara lain Eropa pun masih ada dan negara-negara lain sudah tidak ada,  namun di America khususnya memakan bertahun-tahun untuk mengkaji produk karisopordol bisa menjadi meprobamat tidak begitu bagus namun memberikan daya aditiv yang tidak begitu berbahaya ?". 
Pengurus GP Farmasi bapak S. Singgih mengutarakan pendapatnya kepada Deputi I BPOM Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid mengenai nomor ijin edar yang diberikan oleh BPOM dan dekstrometorfan sebagai antitusif. 
Ketua Umum PMMC bapak Kendrariadi menuturkan " Kami menghimbau untuk bisa diperpanjang lagi tetapi tidak sepanjang dektro tetapi lebih panjang lagi sebab supaya kawan-kawan kami di PBF bahan baku bisa bernafas untuk bicara dengan teman-teman disana sehingga kalau ada kerugian dan sebagainya, supaya kepercayaan masih ada ditangan kita, dan mereka bisa mengerti, pada prinsipnya kami PMMC mensupport BPOM." 
Akhir pertemuan, BPOM akan memberikan surat revisi mengenai pencabutan ijin edar Dekstrometorfan dan Carisopordol kepada GP Farmasi Indonesia dan akan diminta untuk meneruskan ke industri farmasi Indonesia. (tph)