Negara Anggota OKI: Bersama untuk kemandirian obat & vaksin yang aman

Negara Anggota OKI: Bersama untuk kemandirian obat & vaksin yang aman

Negara anggota OKI juga telah mendukung usulan Indonesia untuk membentuk steering committee dan working group yang akan membahas lebih lanjut isu-isu terkait obat halal dan harmonisasi standar.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama Kepala Otoritas Regulatori Obat negara anggota OKI yang dituangkan dalam “Deklarasi Jakarta”. Dokumen ini menekankan pentingnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian produksi obat dan vaksin, termasuk mendorong inovasi dan pengembangan industri domestik di bidang obat dan vaksin.

Jakarta – Berdasarkan penilaian WHO terhadap kapasitas otoritas regulatori obat, sekitar 51% dari 194 negara di dunia belum memiliki sistem pengawasan obat. Hal ini berimplikasi pada rendahnya akses terhadap obat dan vaksin, termasuk tingginya risiko peredaran obat substandar dan palsu, serta ketidaksiapan regulator bila terjadi situasi darurat di bidang kesehatan. Sementara itu, untuk negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 30% dari 57 anggotanya masih memiliki kapasitas regulatori yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan obat. Diperlukan perkuatan sistem regulatori obat untuk meningkatkan akses obat yang aman dan bermutu di negara anggota OKI.
Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi fungsi regulatori utamanya dalam mempercepat proses persetujuan obat, diperlukan suatu harmonisasi standar. Dengan harmonisasi standar, proses persetujuan obat menjadi lebih cepat sehingga masyarakat dapat memperoleh obat yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan pelaku usaha mendapatkan manfaat penetrasi pasar yang lebih besar. Upaya harmonisasi ini memerlukan kemauan dan komitmen politik yang kuat, kolaborasi dan berbagi informasi antar otoritas regulatori obat, sumber daya yang memadai, sistem manajemen yang baik, serta penggunaan teknologi.
Untuk itulah, pertemuan pertama Kepala Otoritas Regulatori Obat negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau “The First Meeting of Head of National Medicines Regulatory Authority (NMRAs) from Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member States” yang diselenggarakan pada 21-22 November 2018 di Jakarta membahas lima topik terkait obat dan vaksin, yaitu: (1) status sistem regulator/pengawasan di bidang obat; (2) pentingnya peranan NMRAs dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu; (3) upaya OKI untuk penyusunan harmonisasi standar obat dan vaksin, dalam rangka mencapai kemandirian; (4) berbagi pengalaman di antara anggota OKI terkait obat halal; serta (5) peran NMRAs dalam memberantas obat dan vaksin yang tidak memenuhi standar dan palsu.
Tidak hanya itu, pertemuan ini juga membahas mengenai isu halal pada produk obat dan vaksin. Persyaratan halal di sebagian besar negara anggota OKI hanya diterapkan pada pangan dan kosmetik. Untuk itu konteks halal pada obat dan vaksin harus dibedakan dengan komoditi lain karena obat dan vaksin ditujukan untuk menyelamatkan nyawa manusia serta tidak mudah digantikan/tidak tersedia alternatif lain. Peserta pertemuan menyadari perlunya dorongan untuk melakukan komunikasi efektif dengan pemuka agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman konteks halal pada obat dan vaksin. Selain itu, perlu dibuat kriteria dan standar penetapan halal yang dapat diterima oleh semua negara anggota OKI. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan obat dan vaksin halal yang tinggi, OKI mendorong upaya pengembangan dan produksi obat dan vaksin halal.
Negara anggota OKI memandang penanganan terhadap obat substandar dan palsu sebagai isu penting. Kasus obat substandar dan palsu merupakan isu global yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi isu tersebut. Saat ini beberapa negara anggota OKI, termasuk Indonesia sudah mulai menerapkan pengawasan berbasis digital yang dapat mempermudah akses informasi masyarakat terhadap obat diduga substandar dan palsu.
Pertemuan menyepakati untuk meningkatkan kerja sama antar otoritas regulatori obat negara anggota OKI melalui pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya dapat mendukung upaya pencegahan, deteksi dan respons terhadap peredaran obat substandar dan palsu.
“Komitmen ini ditegaskan dengan penyusunan rencana aksi yang memuat berbagai program untuk mewujudkan kemandirian produksi obat dan vaksin antara lain melalui penguatan fungsi dan regulasi pengawasan obat, pengembangan sistem yang efektif untuk memerangi obat palsu dan substandar, serta piloting produksi obat dan vaksin” jelas Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, Kamis (22/11).
“Kami bersyukur atas dukungan semua pihak terkait pertemuan dan kolaborasi negara anggota OKI. Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi ini merupakan bukti ketetapan, persatuan, dan solidaritas yang terus berlanjut diantara otoritas regulatori obat negara anggota OKI menuju pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.” tegas Penny K. Lukito dalam sambutannya saat menutup secara resmi pertemuan.